ANALISIS KUNJUNGAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA TASIKMALAYA
Diajukan untuk
memenuhi salah satu tugas Organisasi Management
Dosen .................................................................................
Disusun Oleh :
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2013
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas
rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas
kelompok mata kuliah Organisasi Management pada Semester Genap/ Semester IV FIK
Universitas Siliwangi Tasikmalaya tahun ajaran 2013/ 2014.
Laporan ini berisi tentang informasi-informasi mengenai
Komisi Pemberantasan AIDS berupa kebijakan-kebijakan pemerintah, struktur
kepengurusan KPAD Kota Tasikmalaya serta program-program yang dilaksanakan oleh
KPAD Kota Tasikmalaya.
Sesuai dengan hasil pengamatan terhadap salah satu organisasi
yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Tasikmalaya (KPAD Tasikmalaya), maka
penulis mengambil judul “Analisis Kunjungan Komisi Penanggulangan
Aids Kota Tasikmalaya”.
Pada kesempatan yang baik ini,
penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:
1.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Siliwangi Tasikmalaya beserta jajarannya yang telah banyak membantu
kelancaran dalam proses belajar mengajar.
2.
Bapak Rian Arie Gustaman, SKM,
M.Kes selaku dosen mata kuliah Organisasi Management yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan,
dan pengarahan kepada penulis selama
proses belajar mengajar.
3.
Dosen-dosen yang selalu
memberikan motivasinya.
4.
Kedua orang tua kami, yang selalu
memberikan dukungan baik secara moril maupun secara materil.
5.
Semua rekan mahasiswa yang telah
menunjukan kekompakan dan kerjasama yang baik selama proses belajar mengajar.
Penulis menyadari bahwa penullisan laporan ini sangat
sederhana dan jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis yang
masih dalam taraf belajar. Untuk itu saran dan himbauan yang bersifat membangun
dari para pembaca akan diterima dengan hati lapang demi pengembangan
pengetahuan dan kemampuan penulis di masa mendatang.
Tasikmalaya, Juni
2013
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
....................................................................................................
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………
|
i
ii
|
|
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..
DAFTAR DIAGRAM ..................................................................................................
|
iv
v
|
|
BAB I
|
PENDAHULUAN
|
|
A.
Latar Belakang
……………………………………………………….
|
1
|
|
B.
Tujuan Survei……………………………………................................
|
3
|
|
BAB II
|
PENGUMPULAN DATA
|
|
A.
Cara Pengumpulan Data
……………………………………………...
|
4
|
|
B.
Waktu Pengumpulan
Data …………………………………………....
|
4
|
|
C.
Pengolahan dan
Penyajian Data ………………………………….......
|
4
|
|
BAB III
|
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
|
|
A.
Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS ..........................………...
|
5
|
|
B.
Fungsi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) ………......……...
|
6
|
|
C.
Struktur Organisasi KPA Tasikmalaya ………………………………
|
7
|
|
D.
Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota
Tasikmalaya.............................
|
8
|
|
E.
Program-program KPA Tasikmalaya ……………..………………...
|
9
|
|
BAB IV
|
KESIMPULAN DAN SARAN
|
|
A.
Kesimpulan
…………………………………………………………...
|
11
|
|
B.
Saran
………………………………………………………………….
|
12
|
|
DAFTAR PUSTAKA
|
||
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang
untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi
biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara atau
metode, material, mesin, uang dan beberapa sumberdaya lain dalam rangka
mencapai tujuan oraganisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah
organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu sumber daya
secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi
yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana.
Salah satu bentuk organisasi yang berada dibawah
pemerintah adalah organisasi dalam bidang kesehatan yang khusus berkecimpung
dalam penanganan HIV/AIDS. Latar belakang dibentuknya Komisi Penanggulangan
AIDS berawal dari kasus pertama AIDS di Indonesia yang ditemukan 24 tahun yang lalu (1987).
Antara tahun 1987 dan 1997, peningkatan infeksi tampak lambat, upaya
penanggulangan pun sangat terbatas dan terutama terfokus di sektor kesehatan.
Pada bulan Mei 1994 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang pertama di
Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden 36/19941, yang kemudian disusul
dengan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS yang pertama (bulan Juni 1994).
Epidemi semakin berkembang begitu pula dengan
upaya penanggulangannya (1994 – 2004). Pada pertengahan tahun 1990an, tampak peningkatan
yang tajam dalam penularan di kalangan pengguna napza suntik (penasun).
Lingkungan sosial dan legal yang mengkriminalisasi penasun, menyebabkan
sebagian besar menyuntik secara sembunyi-sembunyi dengan berbagi alat suntik.
Hal ini berdampak negatif pada semua orang yang terlibat maupun pada penyebaran
infeksi HIV. Pada tahun 1993 di kalangan penasun hanya 1 orang yang ditemukan
HIV positif (di Jakarta), pada bulan Maret 2002 sudah dilaporkan 116 kasus AIDS
karena penggunaan napza suntik di 6 provinsi. Pada akhir tahun 2004 dilaporkan
2.682 orang dengan AIDS dari 25 provinsi (kumulatif), diantaranya 1844 adalah
ODHA baru 649 orang stadium HIV dan 1.195 AIDS baru. Sebanyak 824 orang (68,95%
dari AIDS yang baru dilaporkan) adalah akibat penggunaan napza suntik.
Pada tahun yang sama, selain di kalangan penasun, data surveilans di
kalangan orang yang berisiko terinfeksi HIV akibat gaya hidup atau pekerjaannya
seperti pekerja seks perempuan, laki-laki dan waria, laki-laki yang seks dengan
laki-laki (LSL), dan pasangan masing-masing – semua juga menunjukkan
peningkatan HIV secara signifikan. Antara tahun 2003 dan 2004 jumlah infeksi
baru HIV dan kasus AIDS yang dilaporkan meningkat hampir 4 kali lipat (3,81
kali) antara lain karena meningkatnya sarana testing dan konseling, kemampuan
mendiagnosa dan pelaporan yang lebih baik, terutama di Jawa, Bali dan beberapa
provinsi lain di luar Jawa. Epidemi HIV di Indonesia “beralih” dari klasifikasi
“epidemi tingkat rendah” menjadi “epidemi terkonsentrasi” – dimana prevalensi
HIV di kalangan penduduk risiko tinggi sudah mencapai > 5%.
Epidemi HIV di Provinsi Papua menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan
provinsi lain. Walaupun penduduknya hanya 1% dari penduduk Indonesia, namun dalam
bulan Desember 2004 HIV kumulatif yang dilaporkan di Papua berjumlah 19,1% dari
seluruh infeksi baru di Indonesia.6 Selain itu, penularan utama HIV secara
nasional disebabkan oleh penggunaan napza suntik, namun lebih dari 90% infeksi
HIV di Papua disebabkan karena hubungan seks berisiko. Tantangan yang sangat
besar untuk penanggulangan AIDS di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
adalah masalah komunikasi, transportasi serta infrastruktur kesehatan dan
masyarakat yang sangat terbatas.
Perpres 75/2006, tahap baru dalam upaya
penanggulangan AIDS nasional. Pada bulan Desember 2005, setelah mendengar
penjelasan dari Wakil Ketua Pokja Komitmen Sentani dan staf sekretariat KPA
Nasional, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat yang baru, Ir
Aburizal Bakrie berkesimpulan, bahwa AIDS bukan merupakan persoalan lokal,
tetapi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan bangsa Indonesia secara
nasional; dengan perkataan lain, upaya penanggulangan yang terpencar-pencar,
terbatas dan tak terkoordinasi tidak akan mampu mengendalikan epidemi HIV dan
AIDS di Indonesia. Atas dasar analisa tersebut, beliau berkesimpulan bahwa
perlu ada perubahan dalam status, keanggotaan maupun tata kerja dari Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).
Enam bulan kemudian pada tanggal 13 Juli 2006, ditetapkanlah Peraturan
Presiden no 75/ 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. KPAN yang
baru ditugaskan untuk “meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS
yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi” (Ps 1). KPAN berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Ps 2) – dengan demikian
meningkatkan posisi KPAN sebagai bagian dari aparat pembangunan bangsa yang
mempunyai tanggung jawab secara nasional. Berbeda dengan KPAN sebelumnya, KPAN
dalam Perpres 75/2006 lebih inklusif dengan penambahan anggota selain dari
sektor pemerintah sipil dan militer, juga dari organisasi ODHA nasional,
perwakilan dari komunitas LSM AIDS, dan organisasi profesi dan sektor swasta.
Dr Nafsiah Mboi, salah seorang anggota KPAN ditetapkan sebagai sekretaris penuh
waktu merangkap sebagai Kepala Sekretariat KPAN dan Ketua Tim Pelaksana KPAN.
Permenkokesra no. 5/ 2007 menetapkan masa jabatan sekretaris KPAN selama 5
tahun (2006 – 2011) dan hanya bisa diperpanjang selama maksimum 1 masa bakti (5
tahun) lagi.
Komisi Penanggulangan
AIDS dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan
penanggulangan AIDS, dimana dianggap perlu dilakukan langkah-langkah strategis
untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih
besar di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi serta dalam rangka
meningkatkan efektifitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih
intensif, menyeluruh dan terpadu.
Berdasarkan pemaparan
dari latar belakang diatas, maka kami tertarik untuk mensurvei sebuah
organisasi yang berada di Tasikmalaya yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
Kota Tasikmalaya dan menyusun laporannya dengan judul “Analisis Kunjungan
Komisi Pemberantasan AIDS Kota Tasikmalaya”
B. Tujuan Survei
Tujuan dari kunjungan ini yaitu
untuk menganalisis, mengkaji lebih jauh mengenai:
1. Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS
2. Fungsi Komisi Penanggulangan AIDS
(KPA)
3. Struktur Organisasi KPA Tasikmalaya
4. Penanggulangan HIV/AIDS Di
Tasikmalaya
5. Program-program KPA Tasikmalaya
BAB II
PENGUMPULAN DATA
A. Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan data
primer dilakukan melalui proses wawancara. Wawancara merupakan proses tanya
jawab untuk mendapatkan data primer dan informasi yang digunakan antara
pewawancara (peserta survei) dengan responden/ informan. Data yang ditanyakan
kepada responden adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada
Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Tasikmalaya (KPAD) sesuai dengan tujuan survei
Informan yang
diwawancarai adalah anggota dan pengurus KPAD Kota Tasikmalaya. Dalam rangka
membantu proses pelaksanaan wawancara, pewawancara menggunakan alat (instrument)
berupa pedoman wawancara, yang dapat dilihat pada lampiran. Pengumpulan data
sekunder diperoleh dari hasil pencatatan dan sumber-sumber dari literatur.
B. Waktu Pengumpulan Data
Waktu pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dilakukan
pada tanggal 16 Mei 2013 yang bertempat di Rumah Makan Hegarsari Tasikmalaya.
C. Pengolahan
dan Penyajian Data
Bentuk pengolahan
data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pengolahan data secara manual.
Data yang sudah diolah disajikan dalam bentuk narasi dan grafik.
BAB
III
HASIL PENGAMATAN
DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Penanggulangan HIV dan
AIDS
Beberapa kebijakan
yang mendukung terbentuknya KPA, diantaranya
1 Perpres No.75 tahun 2006 tentang
KPA
Pentingnya
peraturan presiden untuk KPA karena :
a.
Sudah
banyak biaya, banyak upaya pencegahan & penanggulangan HIV/AIDS selama 20
tahun
b.
Infeksi
HIV dengan sangat cepat
c.
Sudah ada
tanda-tanda bahwa HIV dan AIDS sudah masuk dalam keluarga.
Peraturan Presiden No. 75 tahun 2006 meliputi :
a.
Pasal 1 tentang terbentuknya KPA
Nasional
Untuk meningkatkan upaya
pencagahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan
terkoordinasi
b.
Pasal 2
tentang KPA Nasional bertanggung jawab kepada
c.
Pasal 4
tentang Angg: Pem: sipil & militer, BNN, POLRI,
org prof, PMI, sektor swasta & perorangan. Sekretaris merangkap Anggota : profesional, penuh waktu
d.
Pasal 5
dan 6 tentang Tim pelaksana, Kelompok
kerja & Panel ahli
e.
Pasal 7
tentang dibantu sekretariat
f.
Pasal 8
– 15 tentang KPA Daerah
1)
KPA Prov
diketuai Gubernur,
2)
KPA
Kab/Kota diketuai Bupati/ Walikota
3)
Laporan
berkala kepada Ketua KPA Nasional
4)
Semua
Biaya KPA Prov/ Kab/ Kota : APBD Prov/Kab/Kota
g.
Pasal
15 tentang Pembiayaan KPA Nasional dari APBN.
2.
Permenko Kesra No. 2 tahun 2007
tentang Harm Reduction
3. Permendagri No. 20 tahun 2007
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah
a.
KPA
Provinsi – Kep Gubernur
1)
Ketua:
Gubernur
2)
Ketua
Pelaksana: Wakil Gubernur
3)
Wakil Ketua
I: Kepala Dinas Kesehatan
4)
Wakil
Ketua II: Kepala Biro Kesra (unit kerja yang membidangi kesra)
5)
Sekretaris I: Tenaga Senior Penuh Waktu
6)
Sekretaris
II: Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat (yang membidangi)
7)
Anggota:
Kepolisian daerah, Kanwil Dephukham, BNP, Din Pendidikan, Din Sosial, LSM
Peduli AIDS, Jaringan ODHA, Perwakilan pecandu, dan sesuai kebutuhan mengacu
Perpres 75/2006.
b.
KPA
Kab/Kota – Kep Bup/Wali
1)
Ketua:
Bupati/Walikota
2)
Ketua
Pelaksana: Wakil Bupati/Walikota
3)
Wakil
Ketua I: Kepala Dinas Kesehatan
4)
Wakil
Ketua II: Kepala Bagian Kesra
(yang membidangi kesra)
5)
Sekretaris I: Tenaga Senior Penuh Waktu
6)
Sekretaris
II: Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat atau yang membidangi
7)
Anggota:
Kepolisian Resort, Din Pendidikan, Din Sosial, Yg membidangi Hukham,
BN Kab/Kota, LSM Peduli AIDS, Jaringan ODHA, Perwakilan pecandu, dan sesuai
kebutuhan mengacu Perpres 75/2006.
4. Rencana Aksi
Nasional (RAN) Penanggulangan AIDS 2007-2010
5. Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2011-2014
B. Fungsi Komisi Penanggulangan HIV/
AIDS (KPA)
1.
Tugas KPAD
a.
Mengkoordinasi
perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langka yang diperlukan dalam rangka
penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kebijakan strategi dan pedoman yang
ditetapkan oleh KPAN.
b.
Memimpin,
mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan
HIV dan AIDS di Provinsi.
c.
Menghimpun,
menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat,
daerah, masyarakat dan BLN secara efektif dan efisien untuk kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS.
d.
Mengkoordinasi
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang bergabung dalam
keanggotaan KPAD.
2.
Tugas KPA Provinsi
a.
Mengadakan
kerja sama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
b.
Menyebarluaskan
informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan
masyarakat.
c.
Mendorong
terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS.
d.
Melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta
menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPAN.
3.
Indikator Fungsi Leadership KPAD
Kabupaten/ Kota
a.
Aktifnya
Sekretariat KPA di bawah Sekretaris
b.
Tersedia
dana di tingkat daerah
c.
Terdapat
Perda: strategi dan rencana kerja
C. Struktur Organisasi KPA
Tasikmalaya
Struktur organisasi
KPA Tasikmalaya menggunakan struktur organisasi staff, hal ini dikarenakan Staf terbagi dalam
beberapa kategori, staf ahli memberi nasehat sesuai dengan skill. Struktur
organisasi ini sangat cocok diterapkan di KPA Tasiklmalaya karena KPA
Tasikmalaya sendiri sudah dikategorikan sebagai organisasi yang berkembang.
Kelebihan dari struktur staff ini.
Pada
umumnya orang-orang yang duduk dalam satuan organisasi staf ini ialah mereka
yang ahli dan berasal dari berbagai spesialisasi sesuai dengan kebutuhan.
Bentuk organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari organisasi lini.
Sebagai akibat makin kompleksnya masalah-masalah organisasi, pimpinan tidak
dapat lagi menyelesaikan semuanya. Dalam keadaan seperti ini pimpinan tersebut
membutuhkan bantuan, yakni dari mereka yang duduk dalam satuan organisasi staf.
Patut dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh staf tersebut, hanya bersifat
nasihat saja, sedangkan keputusan dan pelaksanaan dari keputusan tersebut tetap
berada ditangan pimpinan.
Keuntungan
lain dari organisasi staf ialah
keputusan dapat lebih baik, karena telah dipikirkan oleh sekelompok kalangan
ahli. Sedangkan kerugian dari struktur staf ini ini adalah pengambilan
keputusan lebih lama dari pada organisasi lini karena itu dapat menghambat
kelancaran program.
Struktur
Kepengurusan KPAD Tasikmalaya
D. Penanggulangan HIV/ AIDS di Kota
Tasikmalaya
Berbagai cara
penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPAD Tasikmalaya diantaranya:
1.
Telah dibentuknya KPA Kota
Tasikmalaya pada bulan Desember 2005 No.443/Kep.614-Dinkes/2005
2.
Sudah memiliki Kantor Sekretariat
dan 2 orang Staf Kesekretariatan
3.
Terbentuknya Renstra, Renja,
Pokja
4.
Pendanaan Sekretariat dan
Kegiatan KPAD pada th 2006 sebesar 100 juta dan 2007 adalah 100 juta meliputi
Penguatan KPA, KIE & media Informasi, Surveilans HIV, Bantuan ODHA
5.
Pendanaan APBD II 2007 :
a.
12 juta Pemeriksaan IMS berkala,
( Dinkes )
b.
16 juta Sosialisasi Narkoba (
Dinkes )
c.
50 juta Pedmberdayaan Kel Resiko
WPS ( Linsos )
E. Program-Program KPA Kota Tasikmalaya
1.
Pertemuan Organisasi
Pertemuan
organisasi yang dilaksanakan oleh KPA Tasikmalaya adalah berupa
pertemuan-pertemuan dengan organisasi lain/ LSM yang membahas mengenai isu-isu
kesehatan khususnya di kota Tasikmalaya, umumnya di Indonesia. Bentuk pertemuan
ini tidak selalu formal tetapi ada juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan
secara non formal. Selain pertemuan organisasi, KPAD Kota Tasikmalaya juga
selalu melaksanakan pertemuan tahunan. Pertemuan tahunan ini dilaksanakan pada
hari Selasa 8 januari 2013 yang
lalu bertempat bertempat di Aula Bale Kota Tasikmalaya, dimana pertemuan ini
mengingatkan kita terhadap isu serta masalah HIV dan AIDS.
2.
Melaksanakan Program Kesehatan
Seperti organisasi lainnya, KPAD
Kota Tasikmalaya sebagai salah satu organisasi yang berkecimpung didunia
kesehatan yang dikhususkan pada penanggulangan AIDS memiliki program-program
kesehatan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh pengurus
KPAD Tasikmalaya adalah:
a.
Aksi Simpatik
b.
Pembagian leaflet-leaflet
kesehatan
c.
Mengadakan seminar
d.
Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat umum
e.
Mengadakan Talkshow.
3.
Menyediakan Outlet Kondom
Pada dasarnya KPA dibentuk untuk
menanggulangi penyebaran penyakit AIDS yang selama ini masih belum ditemukan
obatnya. Untuk upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan oleh KPAD Tasikmalaya
salah satunya menyediakan outlet kondom. Keluar masuknya kondom akan dikelola
oleh pengelola logistik yang ada di KPAD.
4.
Populasi Kunci
Secara nasional sejak tahun 2010 terjadi perlambatan, yaitu penurunan
laju pertambahan kasus HIV melalui jarum suntik sedangkan tahun 2011 menurun
menjadi 16,3%. Banyak faktor yang mengakibatkan peningkatan kasus HIV khususnya
kota Tasikmalaya yaitu jumlah kelompok kunci yang cukup tinggi berpotensi
sebagai sumber penularan utama, dan pergeseran norma khususnya dikalangan anak
muda yang meningkatkan perilaku beresiko. Terdapat empat fokus area program yang mencakup pencegahan, perawatan, dukungan dan
pengobatan, mitigasi dampak sosial ekonomi dan menciptakan lingkungan eksternal
dan internal yang kondusif untuk program.
Berdasarkan kajian efidemik isu penting, tantangan dan masalah di
Kota Tasikmalaya sebagai berikut adanya peningkatan jumlah total kasus ODHA,
karena masih terjadi infeksi baru, cakupan berbagaikegiatan program masih
kurang, pemahaman pada masalah HIV AIDS pada berbagai lapisan masyarakat masih
kurang, stigma distriminasi masih ada baik di masyarakat umum dan aparat
pemerintah khususnya yang terlibat dengan pelayanan publik, masih terbatas anggaran
operasional di Dinas Tekhnis sebagai pelaksana program pencegahan dan
penanggulangan, keterlibatan sebagai institusi pemerintah dan non pemerintah
yang masih terbatas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.
BAB IV
KESIMPULAN
DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan
analisa pembahasan, terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditarik kesimpulan
dari permasalahan ini, diantaranya
adalah:
1.
Kebijakan-kebijakan yang
mendukung terbentuknya KPAadalah
a.
Perpres No.75 tahun 2006 tentang
KPA
b.
Permenko Kesra No. 2 tahun 2007
tentang Harm Reduction
c.
Permendagri No. 20 tahun 2007
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah
d.
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan
AIDS 2007-2010
e.
Strategi
Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2011-2014
2.
KPAD memiliki fungsi,
diantaranya:
a.
Mengkoordinasi
perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langka yang diperlukan dalam rangka
penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kebijakan strategi dan pedoman yang
ditetapkan oleh KPAN.
b.
Memimpin,
mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan
HIV dan AIDS di Provinsi.
c.
Menghimpun,
menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat,
daerah, masyarakat dan BLN secara efektif dan efisien untuk kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS
d.
Mengkoordinasi
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang bergabung dalam
keanggotaan KPAD.
3. Struktur organisasi KPA Tasikmalaya menggunakan
struktur organisasi staff, hal ini dikarenakan Staf terbagi dalam
beberapa kategori, staf ahli memberi nasehat sesuai dengan skill.
4.
Berbagai cara penanggulangan
HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPAD Tasikmalaya diantaranya:
a.
Telah dibentuknya KPA Kota Tasikmalaya
pada bulan Desember 2005 No.443/Kep.614-Dinkes/2005
b.
Sudah memiliki Kantor Sekretariat
dan 2 orang Staf Kesekretariatan
c.
Terbentuknya Renstra, Renja,
Pokja
d.
Pendanaan Sekretariat dan
Kegiatan KPAD pada th 2006 sebesar 100 juta dan 2007 adalah 100 juta meliputi
Penguatan KPA, KIE & media Informasi, Surveilans HIV, Bantuan ODHA
e.
Pendanaan APBD II 2007
5.
Adapun beberapa Program KPA Kota
Tasikmalaya diantaranya:
a.
Pertemuan Organisasi
b.
Melaksanakan Program Kesehatan
c.
Menyediakan Outlet Kondom
d.
Populasi Kunci
B. Saran
Penulis sangat menyadari
bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena kita ketahui bahwa
kesempurnaan hanya milik Allah SWT maka dari itu penulis menyarankan:
1. Diharapkan kepada pembaca dapat memberikan informasi yang lebih
lengkap mengenai KPAD Kota Tasikmalaya,
2. Diharapkan untuk KPAD Kota Tasikmalaya agar membentuk Duta Anti
HIV/AIDS dikalangan anak-anak remaja. Sehingga dengan dibentuknya Duta Anti
HIV/AIDS penyampaian informasi melalui peer education bisa tersampaikan dan
dapat diterima dikalangan remaja.
3. Melakukan tes kepada seluruh masyarakat Tasikmalaya secara
berkala. Sehingga ketika ada ODHA proses pencegahan penularan dapat
diminimalisasi
DAFTAR
PUSTAKA
Azwar, A. 2010. Pengantar
Administrasi Kesehatan Edisi Tiga. Tangerang: Binarupa Aksara Publisher
Harri, A.K. Kebijakan
Penanggulangan HIV dan AIDS. Tasikmalaya: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
Wijono, D. 2009. Organisasi
Kesehatan. Surabaya: CV. Duta Prima Airlangga.
http://tasikmalayakota.go.id/new/index.php?option=com_content&view=article&id=608&catid=1&Itemid=104
Tag :
EDUKASI
0 Komentar untuk "Contoh Analisis Kunjungan Komisi Penanggulangan Aids Kota Tasikmalaya"